Terus Dilanda Bencana Alam, Pemkab Tana Toraja Perpanjang Status Darurat

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, MAKALE — Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memperpanjang status darurat bencana alam, dari semua 30 Januari-1 Maret 2020 menjadi bertambah 60 hari (1 Mei 2020).

Hal ini mengingat cuaca, terutama hujan, angin, dan petir, tidak bisa diprediksi.

Bacaan Lainnya

“Sesuai rapat koordinasi dengan Bapak Bupati beserta beberapa OPD terkait serta Camat, status darurat bencana ditambah 60 hari ke depan,” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja, Alfian Andi Lolo, kepada karebatoraja.com, Kamis, 5 Maret 2020.

Baca Juga  Jalan Poros Pangala’-Awan Masih Terputus, Gasmator Sesalkan Sikap Lelet Pemkab Toraja Utara

Dia mengatakan, selain penambahan masa darurat, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam juga dibentuk hingga ke Lembang dan Kelurahan. Termasuk di dalamnya soal pendanaan dan penanggulangan darurat terhadap bencana alam yang skalanya kecil.

“Apabila terjadi longsor, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, dan bencana sosial lainnya, segera melapor BPBD. Dan setelah dilapor, Lembang dan Kelurahan bisa menggunakan dana desa atau dana kelurahan untuk penanggulangan darurat bencana skala kecil dibawah Rp100 juta rupiah,” terang Alfian.

Dijelaskan, penggunaan dana desa/kelurahan dipakai untuk darurat bencana, seperti longsor yang dalam skala kecil dan sedang seperti gotong royong dan penggunaan alat berat jika perlu dengan skala puluhan jam. Dan dana ini juga dapat dipakai pada hal sentuhan sesama apabila terjadi bencana sosial bagi warga kita yang miskin.

Baca Juga  Ini Pohon untuk Serap CO2, Bukan Tempat Baliho, Pakai Paku Lagi

“Apabila terjadi bencana yang dalam skala besar maka BPBD Tana Toraja akan mengambil alih semua persoalan di lapangan, seperti memerlukan kerja alat berat ratusan jam, rumah yang terdampak sudah mencapai 25 rumah rusak parah dan manusia yang terdampak sudah mencapai ratusan orang,” urainya.

Penggunaan dana desa ini, kata Alfian, akan diikuti persuratan BPBD Tana Toraja dan Bapak Bupati Tana Toraja. Dan anggaran ini segera diberlakukan pada awal tahun 2020 ini.

“Semua Kejadian bencana harus dilaporkan ke BPBD Tana Toraja sebagai bahan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD serta menghindari adanya anggaran yang tumpang tindih,” katanya.

Perlu diketahui bahwa Tana Toraja sangat tinggi kerawanan bencana hidrometerologi-nya menurut data BNPB yang dapat dilihat petanya di INARISK.BNPB.Go.id. (*)

Baca Juga  Kepala BPBD Tana Toraja Incar Kursi Ketua KNPI

Penulis: Arsyad Parende
Foto: dok. BPBD Tana Toraja

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *