Tak Daftarkan Pekerja ke BPJS, Perusahaan Bisa Kena Sanksi

  • Whatsapp
Pertemuan multi pihak yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Makale membahas sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutkan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan

KAREBA TORAYA — Ini peringatan bagi perusahaan atau para pemberi kerja yang ada di Toraja; jika tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, maka pemberi kerja atau perusahaan bisa dikenai sanksi.

“Sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS adalah sanksi administrasi sesuai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang cara pengenaan sanksi administratif bagi pemberi kerja, selain penyelenggara negara dan perseorangan,” tegas Kepala Cabang BPJS Kesehatan Makale, Wahidah, usai pertemuan multi pihak membahas kewajiban perusahaan pemberi kerja, belum lama ini.

Dikatakan, tujuan sanksi agar program SJSN  bisa terlaksana dengan baik, menjangkau kepesertaan secara luas dan berkesinambungan sehingga seluruh penduduk dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

PP ini secara tegas mewajibkan pemberi kerja selain penyelenggara untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Selain itu, setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, dan memberikan data dirinya dan anggota keluiarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan, yang tidak mendaftarkan dirinya, pekerjanya dan keluarganya kepada BPJS, atau tidak memberikan data secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi: Perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja, Muh. Safar, menyatakan siap menegakkan regulasi tersebut. “Apabila ada pemberi kerja yang ingin menerbitkan izin dan memperpanjang izinnya, maka kami akan persyaratkan kepada mereka agar semua pekerjannya diikutkan BPJS dulu. Jika tidak, kami tidak akan terbitkan izinnya,” tegas Safar. (herson/rilis)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *