Rumah Penerima PKH Ditempeli Stiker, Cegah yang Kaya Ambil Hak Orang Miskin

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, RANTEPAO — Rencana Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara menempelkan stiker di rumah keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan Sejahtera (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu keluraga penerima Beras Sejahtera (Rastra), mendapat tanggapan positif dari warga.

“Rencana dan langkah yang bagus. Ini merupakan satu cara untuk mengetahui, apakah orang itu benar-benar layak menerima PKH atau Raskin,” tutur Donaris Sumule, warga Tondon.

Bacaan Lainnya

Baca Juga  Film Filosofi Kopi Diharap Bisa Dongkrak Popularitas Kopi Toraja

Selain untuk mencegah orang kaya mengambil hak orang miskin, warga juga mengusulkan kepada Dinas Sosial Toraja Utara dan Dinas terkait lainnya untuk memutahirkan data warga miskin, agar bantuan dari pemerintah tidak salah sasaran.

“Kalau dibaca, data yang digunakan adalah data tahun 2015, mestinya diverifikasi ulang dan dimutahirkan tahun 2019 agar tidak salah sasaran,” saran Elisabeth Liku.

Kepala Dinas Sosial Toraja Utara, Henny Sarung Allo, mengatakan salah satu tujuan  pemasangan stiker PKH di rumah penerima manfaat adalah untuk mencegah agar bantuan pemerintah itu tidak salah sasaran.

Henny menyebut, ada fakta yang didapat Dinas Sosial di lapangan bahwa ada warga yang sebenarnya sudah tidak layak menerima PKH atau Rastra, tapi tidak mau keluar dari daftar. Begitu pula sebaliknya banyak warga yang seharusnya dapat tapi tidak masuk dalam daftar.

Baca Juga  Kejari Makale “Diserbu” Mahasiswa dan Keluarga Korban Pembunuhan

“Jadi harapan kita dengan pemasangan stiker ini bisa menjadi kontrol bagi yang sebenarnya tak berhak lagi,” kata Henny.

Henny mengakui bahwa data Penerima PKH di Toraja Utara sekarang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masih banyak masyarakat yang sebenarnya berhak namun tak dapat, sementara banyak juga masyarakat yang sebenarnya tidak berhak lagi tapi masih menerima PKH.

Menurutnya data yang digunakan sekarang adalah data terpadu yang berasal dari data statistik tahun 2010 yang kemudian dimutakhirkan pada tahun 2015. “Sehingga ini yang membuat petugas di lembang menjadi dilemma,” katanya.

Henny berharap jika nantinya pemasangan stiker sudah berjalan bisa membuat warga punya kesadaran bahwa mereka yang tidak berhak lagi bisa keluar. (*)

Baca Juga  Setelah Baca Ini, Masih Mau Pakai Knalpot Racing?

Penulis: Herson Pasuang
Foto: ilustrasi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *