Polemik PIP Jalur Aspirasi, Jhody: Baca Aturan dan Jangan Selalu Kaitkan dengan Pilkada

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, RANTEPAO — Penyaluran bantuan dana pendidikan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Toraja Utara, berpolemik. Ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mempolitisasi penyaluran PIP jalur aspirasi anggota Komisi X DPR RI Fraksi Nasdem, Eva Stevany Rataba, dengan Pilkada Toraja Utara yang saat ini tengah memasuki masa kampanye.

Untuk diketahui, suami dari Eva Stevany Rataba, yakni Yosia Rinto Kadang adalah salah satu kandidat Bupati yang ikut bertaruang dalam ajang politik lima tahunan tersebut.

Bacaan Lainnya

Namun polemik itu coba ditengahi oleh praktisi hukum, yang juga kuasa hukum Eva Stevany Rataba, Jhody Pama’tan, SH. Kepada karebatoraja.com, Jumat, 9 Oktober 2020, Jhody mengatakan bantuan dana pendidikan PIP yang merupakan program pemerihtah pusat melalui Kementerian Pendidikan adalah bantuan yang sah dan diatur berdasarkan UU serta Keputusan Menteri Pendidikan.

Baca Juga  Eva Stevany Rataba Donasikan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 ke RS Elim Rantepao

Bantuan dana Pendidikan PIP diperuntukkan bagi siswa-siswa umur 6 – 21 tahun dengan sejumlah kriteria dan persyaratan yang sudah melalui tahap verifikasi dari sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan difasilitasi oleh anggota DPR RI Komisi X.

“Persyaratan dan kriteria yang mendapatkan bantuan tersebut telah diatur melalui Kementerian Pendidikan. Jika penyaluran PIP itu dilakukan dan difasilitasi oleh seorang anggota DPR-RI dari Komisi X, Ibu Eva Stevani Rataba, sudah benar dan tidak ada yang menyalahi aturan,” kata Jhody.

Komisi X adalah Komisi yang membidangi Pendidikan, Olaraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dimana Kementerian Pendididikan, Kementerian Pemuda dan Olaraga, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Perpustakaan Nasional sebagai Mitra Kerja Komisi X.

Menurut Jhody, jika ada pihak-pihak yang mempersoalkan tentang penyaluran PIP atau ada pihak yang merasa keberatan tentang penyaluran PIP yang dilakukan oleh anggota DPR-RI Komisi X sebaiknya keberatan kepada Kementerian Pendidikan.

“Bukan kepada lembaga lain, apalagi kalau dikait-kaitkan dengan Pilkada. Kelompok atau orang yang merasa keberatan harus belajar dulu tentang regulasi dan aturan tentang sistem penyaluran dana PIP, agar tidak asal bunyi. Jika Komisi anggota Komisi X, Ibu Eva Stevani Rataba menyalurkan dan memfasilitasi bantuan PIP tersebut melalui sekolah-sekolah, khususnya di Toraja Utara, menurut saya itu sudah tepat sasaran tidak perlu ada pihak yang seperti cacing kepanasan mengkaitkan dengan kegiatan pilkada Toraja Utara,” tutur Jhody.

Baca Juga  Kalatiku: Orang Tuanya Bu Eva Ini Abdi Negara yang Patut Dicontoh

Diketahui, Eva Stevani Rataba adalah Anggota DPR-RI periode  2019-2024 dari Fraksi Nasdem Dapil III Sulsel, sehingga proses dan tempat penyaluran dana PIP  di sekolah-sekolah khususnya di Toraja Utara tidak ada yang salah, dan penyaluran dana PIP tersebut tentu sudah menjadi pertimbangan berdasarkan Daerah Pemilihan.

Bantuan PIP Jalur Aspirasi bagi Para siswa-siswa, khususnya di Toraja Utara sebanyak kurang lebih 23.000 tersebut telah diterima.

“Jika ada pihak-pihak yang mempersoalkan hal tersebut dan dikatakan sebagai kegiatan politik, harusnya pihak tersebut memahami dulu bahwa DPR-RI adalah lembaga negara yang memang diisi oleh anggota DPR-RI dari partai-partai politik peserta pemilu tahun 2019,” jelasnya.

Namun, lanjut Jhody,  jika penyaluran dana PIP dikaitkan-kaitkan dengan kampanye politik Pilkada Toraja Utara, itu sangat sumir dan terlalu jauh serta lompatan berfikirnya orang tersebut perlu di pertanyakan. “Justru harusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Eva Stavany Rabata sebagai Putri Toraja di Senayan, sehingga bantuan, baik pendidikan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta perpustakaan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat,” urai Jhody.

Baca Juga  Satgas Covid-19 Tana Toraja Terima Bantuan Ratusan Rapid Test dan APD

Jhody juga berpesan, janganlah cemburu atau iri hati atas setiap kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh orang lain, tapi berusahalah juga agar apa yang kau lakukan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Kewajiban anggota DPR RI adalah memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya.

Sementara Kemendikbud menyediakan data penerima PIP kepada Komisi X DPR RI dan kementerian juga merasa terbantu jika anggota DPR melakukan pengawasan terkait program ini di Dapil masing-masing.

Selain dalam rangka pengawasan tindakannya ini demi membantu program pemerintah serta konstituen. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, banyak orang kehilangan pendapatan sehingga dana sekecil apa pun akan berarti. (*)

Penulis: Desianti
Foto: Jhody Pama’tan, SH, kuasa hukum anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *