OPINI: Kesenjangan Digital, Polarisasi, dan Proporsi Liputan Media dalam Pilkada 2020

  • Whatsapp

Oleh: Dr. Stepanus Bo’do*

Jika tak ada aral melintang,Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak  akan digelar akhir tahun ini. Termasuk di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Ada keyakinan mekanismenya harus mengikuti standar kesehatan Covid-19.

Inilah pertama kalinya proses Pilkada dilakukan secara daring, meskipun pencoblosan akan dilakukan manual. Selama kampanye, kerumunan dan acara tatap muka dikurangi. Sebaliknya, interaksi dan kampanye virtual diperbanyak.

Bacaan Lainnya

Banyak pihak melihat Pilkada ini akan jauh berbeda karena teknologi informasi. Tetapi teknologi seperti pedang bermata dua; memberi kemudahan sekaligus kesulitannya. Yang akan cukup menantang pada Pilkada kali ini, antara lain kesenjangan akses, polarisasi politik, dan proporsi liputan media massa. Isu-isu ini perlu mendapat perhatian kita.

Kesenjangan digital dan informasi antara voters yang memiliki kapasitas akses digital dengan mereka yang tidak punya menjadi tantangan tersendiri untuk penyelenggara pilkada. Terutama di daerah seperti Toraja yang relatif masih terbatas infrastruktur dan akses internet. Akses yang terbatas pada gilirannya akan mengurangi tingkat kecukupan informasi dan partisipasi pemilih. Perlu dicarikan cara untuk menjangkau warga wajib pilih yang tidak memiliki akses digital.

Patut  juga diantisipasi potensi konflik akibat keterbelahan yang tajam antara kubu pendukung pasangan calon (paslon)  dalam kampanye daring yang akan mengandalkan media sosial. Pada pilkada DKI dan Pilpres kemarin, media sosial lebih cenderung menjadi ruang gemah daripada ruang publik, dimana kita mendapatkan keragaman perspektif  untuk memperkaya wacana politik yang santun. Istilah kampret dan kadrun yang terbentuk dari polarisasi politik di masyarakat, karena terbelah ke dalam dua kutub yang berseberangan dalam Pilpres, masih terbawa hingga sekarang.

Baca Juga  Lagi, Nurdin Abdullah Janji Kembalikan Kejayaan Pariwisata Toraja

Kampanye daring yang mengandalkan media sosial akan menciptakan polarisasi yang sulit dihindarkan. Media sosial digerakkan oleh mekanisme personalisasi konten. Mekanisme ini mengandaikan, setiap orang akan disuguhi materi konten yang diminati atau disukai secara personal. Semakin sering kita membagikan, berkomentar atau bereaksi di media sosial atau mengetikkan kata-kata kunci tertentu ke mesin pencarian, maka kita akan digiring ke informasi atau link yang ada kaitannya dengan jejak digital kita.

Seluruh tindakan kita di media sosial akan tinggalkan jejak digital yang terekam dalam Big Data. Demikianlah kita akan sering disuguhi konten yang dianggap kita butuhkan berdasarkan olah data Artificial Inteligen (IA) menggunakan algoritma tertentu.

“Yang Anda lihat di laman Facebook ditentukan oleh algoritma yang memutuskan apa yang perlu Anda lihat berdasarkan apa yang Anda suka dan tidak suka, apa yang Anda komentari dan klik sebelumnya,” kata  Nicole Dahmen, Asisten Profesor jurusan Jurnalistik University of Oregon  yang meneliti efek komunikasi visual dan peranan media sosial dalam politik (dikutip dalam  Brichacek, 2020)

Baca Juga  Karya Mandiri Juarai Turnamen Sepak Takraw Toraya Maelo Cup 2017

Pesan-pesan komunikasi tim pendukung paslon di media sosial akan semakin tinggi pada masa kampanye. Publik penerima pesan dengan sendirinya akan terbelah berdasarkan preferensi mereka. Penelitian menunjukkan media sosial mempertajam perbedaan antar kubu pendukung dalam pemilu. Ini terjadi  karena para pendukung akan lebih intens mendapatkan konten yang asalnya dari kandidat yang didukungnya.

Proporsi Liputan Media Cukup Berpengaruh

Tantangan berikutnya adalah liputan media massa, yang secara ideal diharapkan tetap berimbang dalam pemberitaan. Keterlibatan media penting, tetapi juga sekaligus berpotensi menimbulkan  masalah  dalam pilkada. Misalnya, dalam proporsi berita, jurnalisme pacuan kuda dan penggiringan hasil polling (Brichacek, 2020)

Pertama, media mempunyai kuasa meliput atau tidak. Media terlibat dalam pemilihan dengan memilih paslon mana yang akan diliput dan seberapa banyak. Pilihan tersebut memiliki pengaruh pada persepsi pemilih.  Yang lebih banyak mendapat porsi liputan cenderung akan memenangkan pemilihan. Karena secara teoritis, hal terbesar yang mendorong pemilihan adalah pengenalan nama paslon.  Banyak penelitian menunjukkan bahwa beberapa kandidat kurang mendapat liputan karena mereka tidak dapat memenangkan minat yang cukup untuk liputan media.

Liputan yang tidak proporsional ini seringkali didorong oleh pertimbangan ekonomi daripada  politik. Dalam suasana kompetitif, media akan memuat berita yang akan meningkatkan kunjungan atau umpan klik (clikbait). Namun demikian, ada kecenderungan khalayak mencari sumber berita yang tidak secara fundamental menantang pandangan politiknya. Mereka akan mencari berita yang menguntungkan calon yang didukungnya. Perpecahan politik yang berkembang dalam liputan media juga akan mendorong polarisasi di masyarakat.

Baca Juga  Dihadang Longsor, Obor Paskah Nasional 2018 Terlambat Tiba di Rantepao

Kedua, praktik jurnalisme data akan semakin kuat sejalan dengan kecenderungan tim paslon terlibat perang data dalam kampanyenya. Para jurnalis juga akan mengajukan pertanyaan sulit berdasarkan apa yang dikatakan paslon dan mengujinya dengan mengacu pada  catatan dan data-data yang tersedia.

Juga ada banyak alat analisis data dapat dipakai publik untuk menguliti  para kandidat pada isu-isu tertentu. Termasuk track record yang dengan mudah didapatkan pada jejak digitalnya. Namun demikian, fokus pada jurnalisme data akan memunculkan liputan pacuan kuda, perlombaan yang kurang mencerdaskan publik. Lagi pula, bukti menunjukkan sajian cek fakta tidak serta-merta mengubah pilihan seseorang dalam pemilihan.

Ketiga, mekanisme poling sangat menonjol dalam pemilihan. Bagi paslon, ini sangat penting karena selain terbukti mempengaruhi persepsi voters, juga mempengaruhi liputan media. Hasil polling seringkali menjadi rujukan media  untuk membuat prediksi tentang hasil pemungutan suara.

Kualitas pilkada daring ditentukan oleh peran penyelenggara mengurangi kesenjangan digital dan informasi, daya kritis menggunakan media sosial serta keseimbangan liputan media. Tentu saja partisipasi publik  dibutuhkan dalam pilkada damai seraya mengantisipasi dampak polarisasi yang sulit dihindari.

Semoga!

*Dr. Stepanus Bo’doDosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Tadulako
Penulis dapat dihubungi di email: [email protected]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *