Laporan Tim Kaleta Soal Dugaan Politisasi PIP Dihentikan Bawaslu Toraja Utara

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, RANTEPAO — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Toraja Utara menghentikan laporan Tim Hukum pasangan Kalatiku Paembonan-Etha Rimba Tandi Payung atas dugaan politisasi penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan oleh anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba di Toraja Utara.

Alasan penghentian laporan ini karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 Jo pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bacaan Lainnya

“Dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan,” tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Andarias Duma, kepada karebatoraja.com, Senin, 26 Oktober 2020 malam.

Andarias menjelaskan, Tim Hukum pasangan Kalatiku Paembonan – Etha Rimba Tandipayung (Kaleta) melaporkan dua oknum Kepala Sekolah dari Sanggalangi’ dan Rantepao. Laporan diterima tanggal 6 Oktober 2020. Kedua oknum kepala sekolah itu dilaporkan karena diduga kuat ikut mempolitisasi penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi, yang diperjuangkan oleh anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba.

Baca Juga  Ingat, Akan Ada Pesta Kembang Api di Buntu Singki’ Rantepao

“Tetapi setelah Gakumdu (penegakan hukum terpadu), yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian melakukan kajian terhadap laporan itu, diputuskan bahwa laporan itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan,” terang Andarias.

Untuk diketahui, awal Oktober lalu, Tim Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan – Etha Rimba Tandipayung melaporkan dua kepala sekolah, yang diduga mempolitisasi bantuan PIP dari Kementerian Pendidikan. Kedua Kepala Sekolah itu dilaporkan karena dalam surat pemberitahuan penerimaan PIP kepada siswa disertai catatan kaki, yang tertulis: Dana PIP ini adalah dana aspirasi anggota DPR RI, Eva Stevany Rataba.

Tim Hukum Kaleta beralasan Program Indonesia Pintar (PIP) dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Dan program ini sudah lama diprogramkan oleh Presiden Jokowi lewat Kementerian Pendidikan. Namun setelah dana ini turun dari pusat ke sekolah-sekolah diduga ada oknum bermain untuk menunggangi secara politik dan mengatasnamakan dana PIP diurus dan itu adalah aspirasi oknum anggota DPR-RI, yang merupakan istri dari salah satu calon Bupati Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang.

Baca Juga  BERITA FOTO: Kondisi Kota Rantepao, Toraja Utara Setelah Diguyur Hujan

Karena itu pula, Tim Hukum Kaleta menduga ada upaya politisasi dana PIP untuk kepentingan Pilkada Toraja Utara tahun 2020, karena waktu penyalurannya bertepatan dengan musim kampanye Pilkada.

Dua Jalur PIP

Terpisah, kuasa hukum Eva Stevany Rataba, Jhody Pama’tan, menyebut keputusan Bawaslu sudah tepat. Karena apa yang dilakukan oleh kedua kepala sekolah itu tidak salah dan tidak ada hubungannya dengan Pilkada.

Yang kedua, kata Jhody, apa yang dilakukan oleh Eva Stevany Rataba selaku anggota Komisi X DPR RI, juga tidak salah. Karena, pengusulan PIP bisa melalui dua jalur, yakni jalur reguler (diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi) dan jalur pemangku kepentingan (jalur aspirasi anggota DPR RI Komisi X).

“Sebelum menyoal sesuatu, baca dulu aturannya. Yang dilakukan Ibu Eva Stevany Rataba itu tidak ada salahnya. Aturannya juga ada, bahwa PIP itu dimungkinkan melalui jalur aspirasi anggota DPR,” terang Jhody dalam konferensi pers dengan sejumlah wartawan di Sekretariat DPD Partai Nasdem Toraja Utara, Sabtu, 24 Oktober 2020.

Jhody mengatakan, langkah yang ditempuh Tim Hukum Kaleta itu berlebihan dan bikin repot para kepala sekolah yang tidak bersalah. “Mestinya mereka baca aturan dulu, baru melapor. Apa yang dilakukan Ibu Eva ini sah-sah saja sebagai anggota DPR yang memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya. Apanya yang salah?” tanya Jhody.

Baca Juga  Sidak, Tim Gabungan Pemda Toraja Utara Tidak Temukan Ikan Berformalin

Jhody juga menyesalkan langkah Tim Hukum Kaleta yang juga melaporkan para kepala sekolah ini ke kepolisian. Menurut dia, laporan itu salah alamat. “Kalau menyangkut tindak pidana kepemiluan, ya ranahnya Bawaslu. Lagipula, polisi sudah terwakili di Gakumdu,” katanya.

BERITA TERKAIT: Ini Penjelasan Eva Stevany Soal PIP Jalur Aspirasi yang Dibagikan kepada 23 Ribu Siswa di Toraja Utara

Soal tudingan politisasi PIP menjelang Pilkada Toraja Utara, Jhody menegaskan bahwa dalam penyaluran PIP, Eva Stevany Rataba tidak pernah menyebut nama suaminya, Yosia Rinto Kadang, apalagi mengkampanyekannya melalui program PIP itu. Berikutnya, Jhody menjamin bahwa dalam penyaluran PIP, Eva Stevany tidak pernah mengajak orang tua siswa atau keluarga siswa penerima PIP untuk melilih suaminya, Yosia Rinto Kadang, yang merupakan salah satu calon Bupati Toraja Utara.

“Saya sudah lihat semua videonya, di semua tempat penyaluran PIP secara simbolis, Ibu Eva tidak pernah menyebut nama suaminya, apalagi mengkampanyekannya. Meski secara pribadi maupun sebagai kader Partai Nasdem, Ibu Eva pasti mendukung suaminya yang diusung Partai Nasdem dan juga Ketua DPD Partai Nasdem Toraja Utara,” tegas Jhody. (*)

Penulis: Arthur
Foto: Ketua Bawaslu Toraja Utara, Andarias Duma.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *