Lagi, Ketua Komisi D DPRD Sulsel Tegur Kontraktor Jalan Provinsi di Gandangbatu Sillanan

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, GANDASIL — Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, John Rende Mangontan prihatin melihat cara kerja dan perencanaan proyek pengerjaan jalur jalan provinsi di Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja. Dia pun menegur PPTK Bina Marga, Konsultan Pengawas, maupun Kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut.

Teguran kepada PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor jalan ini dilakukan politisi Partai Golkar saat pulang dari kegiatan penyeberluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan di Kelurahan Benteng Ambeso, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Minggu pekan lalu.

Bacaan Lainnya

Baca Juga  Ini Anggaran Provinsi yang Akan Turun di Makale, Sangalla’, Sangalla’ Utara, dan Gandasil

Diketahui, proyek reservasi jalan ruas Kotu Masele-Mebali dianggarkan sebesar Rp5 miliar dan pembanguan jembatan di ruas Kotu-Mebali (Talondo) sebesar Rp 3 miliar.

Teguran, yang merupakan salah satu fungsi pengawasan dari wakil rakyat tersebut dilakukan John Mangontan karena melihat kondisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar ke-Binamarga-an. Dengan latar belakang sebagai insinyiur perencana dan begitu lama bergerak di bidang kontraktor, John Mangontan tahu betul standar ke-Binamarga-an dalam pengerjaan jalan.

“Saya tegur mereka, karena saya lihat banyak sekali pekerjaan yang tidak sesuai standar Bina Marga. Seperti cuttingan, drainase, dan buangan galian,” terang JRM, begitu Bendahara Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini biasa disapa.

Baca Juga  Adakah Pintu Perdamaian untuk Ketiga Tokoh Toraja Ini?

Selain menegur, JRM juga langsung melaporkan sekaligus berkomunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel mengenai hal ini.

“Pada prinsipnya kita senang dan bersyukur ada proyek pelebaran dan peningkatan jalan masuk di daerah kita, tapi pelaksanaannya harus diawasi agar masyarakat tidak dirugikan dan uang negara tidak habis percuma,” tegas JRM.

Teguran kepada kontraktor dan konsultan pengawas serta PPTK Bina Marga ini tidak hanya sekali ini saja dilakukan JRM. Dalam setiap reses maupun kunjungan kerja atau sekedar lewat di proyek-proyek provinsi, hal itu selalu dilakukannya.

“Salah satu fungsi anggota DPRD itu adalah pengawasan. Dan fungsi itu selalu melekat kepada setiap anggota dewan kemanapun dia pergi. Sehingga ketika kita melihat ada yang tidak beres di lapangan, kita mesti langsung bertindak. Jangan tunggu reses atau kunjungan kerja resmi,” tegasnya. (*)

Baca Juga  Reses di Rindingallo, JRM Minta Dukungan Masyarakat Terkait Pembangunan Jalan Rantepao – Batas Sulbar

Penulis: Arthur
FOTO:
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, John Rende Mangontan menegur kontraktor, konsultan pengawas, dan PPTK proyek jalan provinsi ruas Kotu-Mebali (Talondo), karena pekerjaan mereka tidak sesuai standar ke-binamarga-an.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *