Hikmah Pandemi Covid-19 Terhadap Sistem Pencairan Dana APBN

  • Whatsapp
Oleh : Ana Kusmana, S.IP., M.M.*

Merebaknya wabah pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi dunia menjadi resesi termasuk di Indonesia. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama orang yang terpapar Corona di Indonesia pada awal Maret 2020 sampai saat ini belum memberikan sinyal mereda. Berikut adalah grafik data statistik kasus terpapar Corona berdasarkan status setiap awal bulan dari data yang tercatat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo mengungkapkan tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis. Beliau menyebutkan dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

Bacaan Lainnya

Dampak kelesuan ekonomi tersebut bukan hanya terjadi pada dunia swasta tetapi berimbas juga pada pemerintahan termasuk sistem pencairan dana APBN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dilaksanakan di daerah oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Namun disisi lain roda pemerintahan justru menjadi salah satu andalan agar perekonomian harus tetap berjalan. Pencairan Dana APBN justru harus dipacu realisasinya agar menjadi stimulus terhadap pergerakan ekonomi nasional. Oleh sebab itu telah dilakukan beberapa perubahan sistem pencairan dana yang bertujuan untuk melindungi para pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari merebaknya pandemi covid-19 sekaligus tetap menjaga lancarnya pelaksanaan tugas penyaluran dana APBN.

Baca Juga  Mangrera; Strategi Dagang di Tengah Pandemi Corona

Sebelum merebaknya pandemi covid-19, Penyampaian dokumen tagihan pada negara yang disebut Surat Perintah Membayar (SPM) dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Petugas pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM yang sudah diinjeksi dengan PIN PPSPM melalui Front Office penerimaan SPM pada KPPN. Petugas pengantar SPM harus menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) pada saat menyampaikan SPM kepada petugas front office.

Mekanisme tersebut di atas berubah setelah pandemi covid-19 masuk ke Indonesia. Perubahan mekanisme pencairan dana APBN dimulai sejak keluarnya Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-5/MK.1/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan keluarnya Surat Edaran tersebut, sebagian pegawai Kementerian Keuangan melaksanakan Work From Home (WFH). Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-25/PB/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1./2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tersebut mengatur bahwa pada prinsipnya satker menyampaikan SPM dan dokumen lainnya yang terkait dengan layanan KPPN agar disampaikan secara elektronik melalui surat elektronik (e-mail). Dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tersebut mengatur pula bahwa pegajuan SPM ke KPPN dibatasi sampai jam 12 siang serta Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan jumlah maksimal SPM yang dapat diproses oleh masing-masing KPPN.

Pada tanggal 18 Maret 2020 keluarlah Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-398/PB.3/2020 hal yang berisi pengaturan penyampaian RPD Harian dan Dispensasi RPD Harian dalam Kondisi Darurat Covid-19. Dalam Nota Dinas tersebut diatur bahwa Kepala KPPN dapat memberikan dispensasi kepada satker atas pengajuan SPM tanpa Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak, yaitu:

  1. Penanggulangan bencana alam;
  2. Penanggulangan kerusuhan sosial dan/atau terorisme;
  3. Operasi militer dan/atau intelijen;
  4. Kegiatan kepresidenan; atau
  5. Transaksi mendesak lainnya.
Baca Juga  Andi Ridwan Wattiri Sumbang Beras 1 Ton Melalui Crisis Centre Gereja Toraja

Perlu diketahui bahwa sebelum adanya Nota Dinas tersebut, untuk SPM yang nilai bersihnya lebih dari 1 milyar, satker harus terlebih dahulu mengajukan RPD Harian ke KPPN, selanjutnya 5 hari kemudian Satker baru dapat mengajukan SPM-nya ke KPPN.

Perubahan selanjutnya terjadi setelah keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan keluarnya Surat Edaran tersebut, pengiriman dokumen SPM tidak menggunakan surat elektronik (e-mail) tetapi tetap secara elektronik. Pengiriman ADK dan scan pdf dilakukan secara elektronik melalui aplikasi, Untuk Satker pengguna aplikasi SAS, pengiriman ADK dan scan pdf dikirim melalui aplikasi eSPM. Sedangkan untuk Satker pengguna aplikasi SAKTI, bisa langsung mengirimnya melalui aplikasi SAKTI tersebut. Di KPPN Makale sendiri, penggunaan Aplikasi eSPM sebagai media penyampaian SPM ke KPPN Makale dimulai cut off sejak hari Senin tanggal 27 April 2020.

Pada tanggal 19 Agustus 2020 Direktur Pengelolaan Kas Negara mengeluarkan Nota Dinas nomor ND-1039/PB.3/2020 hal Penegasan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanpa Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian. Dalam nota dinas tersebut diinstruksikan agar Kepala KPPN memberikan dispensasi secara langsung tanpa pengajuan surat permintaan dispensasi dari Satker dan persetujuan dispensasi dari KPPN. Dasar pemberian dispensasi adalah surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-682/PB/2020 tanggal 14 Agustus 2020 hal Langkah-langkah Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejak bulan Maret 2020 pengiriman SPM ke KPPN dibatasi sampai jam 12 siang, namun pada tanggal 25 Agustus 2020 keluarlah Surat Menteri Keuangan nomor S-737/MK. 05/2020 hal Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam Surat tersebut Menteri Keuangan menginstruksikan bahwa untuk memberikan pelayanan pencairan dana secara optimal, satker dapa menyampaikan SPM ke KPPN mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.

Baca Juga  OPINI: Penyelarasan Pembayaran APBN dengan Kartu Kredit Pemerintah

Dari kronologis di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 tidak serta merta selalu berdampak negatif, terdapat beberapa hikmah atau manfaat dalam proses pencairan dana APBN, baik bagi pegawai KPPN maupun bagi satker, antara lain:

  1. Pegawai dapat bergantian melaksanakan tugas dari rumah (Work from Home) sehingga waktu berkumpul dengan keluarga menjadi lebih sering. Dengan adanya aplikasi yang berbasis web, banyak pekerjaan yang tidak harus diselesaikan di kantor sepanjang di rumah tersedia peralatan komputer dan jaringan internetnya.
  2. Pengajuan SPM dilakukan secara elektronik dan dokumen fisik dikirim setelahnya. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien. Satker bisa lebih cepat menyampaikannya serta KPPN pun bisa lebih cepat menerima pengajuan SPM tersebut. Selain itu pegawai KPPN dapat lebih relax melaksanakan verifikasi berkas SPM tersebut tanpa mengurangi kualitas pekerjaan karena tidak berhadapan langsung dengan stake holder. Metode ini sebenarnya juga sudah dirancang untuk diterapkan, dengan adanya pandemi covid-19 rencana metode tersebut menjadi lebih cepat pelaksanaannya.
  3. Pegawai KPPN, baik pimpinan, kepala seksi, maupun pelaksana, semuanya dapat melakukan pengecekan pada aplikasi berbasis web yaitu eSPM untuk memeriksa dokumen tagihan/SPM yang diajukan satker, sehingga terhindar dari kemungkinan terselip atau tercecer.

Demikian beberapa hikmah atau manfaat yang bisa penulis gambarkan, semoga kita senantiasa dapat bersyukur dan mengambil hikmah dari setiap musibah yang ada.

-o0o-

*Ana Kusmana, S.IP, M.M —- Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker pada Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) Makale

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *