Gerakan Tallu Batu Lalikan Bimtek 500 Relawan untuk Cegah Politik Uang

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, RANTEPAO — Gerakan moral Tallu Batu Lalikan terlihat serius dalam upaya mencegah praktek politik uang (money politics) dalam berbagai ajang politik di Toraja.

Salah satu bentuk keseriusan adalah dengan membentuk gerakan 1000 relawan cegah politik uang dalam Pilkada tahun 2020 dan Pilkalem di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Bacaan Lainnya

Sabtu, 12 Oktober 2019, gerakan ini memberikan bimbingan teknis (Bimtek) tahap pertama kepada 500 relawan yang sudah mendaftar, dari 1000 relawan yang ditargetkan.

Ketua Gerakan Tallu Batu Lalikan, Pdt. Alfred Anggui, menjelaskan pelatihan relawan gerakan ini untuk menindaklanjuti hasil putusan Kombongan Kalua di Tallu Batu Lalikan di kantor Badan Pusat Sinode Gereja Toraja beberapa waktu lalu.

Baca Juga  10 Kelompok Relawan Deklarasikan Dukungan kepada Rinto-Pasondung

“Para relawan ini dilatih melaksanakan dua tugas, seperti mensosialisasikan dan membangun semangat masyarakat untuk melawan politik uang. Kemudian, memantau jalannya pemilihan Kapala Lembang (Kalem) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tana Toraja dan Toraja Utara,” jelas Pdt. Alfred Anggui.

Sementara, Sekretaris Gerakan Tallu Batu Lalikan, Pastor Albert Antonius Arina mengatakan pembetukan tim ini berangkat dari keprihatinan masyarakat Toraja akan maraknya politik uang.

“Kita semua prihatin, pesta demokrasi yang digelar di daerah, praktek money politik sangat marak dan merusak struktur masyarakat dan moralitas,” ungkap Pastor Albert.

Dalam paparan materinya, Pastor Petrus Bine Saramae, mengatakan, pembentukan tim 1000 relawan ini sebagai bentuk kesadaran baru, menskipun sedikit terlambat.

Baca Juga  OPINI: Defisif Integritas

“Kita patut apresiasi dengan pembentukan tim ini, tim ini adalah agen perubahan untuk Tana Toraja dan Toraja Utara. Gerakan Tallu Batu Lalikan terdiri dari sejumlah elemen masyatakat Toraja, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Toraja,” tutur Pastor Petrus Bine Saramae.

Sementara pemateri lainnya, Maryanto Tandi Bongga, menyampaikan potensi kecurangan pemilu bisa dikontribusikan oleh perilaku kompetisi yang pragmatis, di tengah suasana kompetisi yang sangat kompetitif, apalagi dalam pemilihan Kepala Lembang/ Kepala Desa.

“Semakin mendekati hari pemungutan suara, potensinya akan semakin besar terjadinya politik suara itu karena orang menganggap bahwa persepsi publik soal politik uang itu masih terbelah. Ada sebagian yang sudah sadar bahwa ini penyakit demokrasi, ada juga masyarakat yang masih menolerir politik uang,” tegas Maryanto.

Maryanto yang juga mantan Anggota KPU Toraja Utara, menjelasakan pemilih akan selesai transaksinya dengan caleg ketika uang diberikan, padahal transaksi antara pemilih dan yang dipilih itu lima tahun jangka waktunya. Tapi karena dia memilih karena diberikan uang, setelah terpilih dia (pemilih) akan ditinggalkan. Sementara, dalam jangka panjang, politik uang adalah cikal bakal praktik korupsi politik.

Baca Juga  Suarakan Perlawanan Terhadap Politik Uang, BPS Gereja Toraja Diserang Lewat Kompor

“Karena biaya politik yang tinggi, kemudian pejabat politik itu ketika menjabat akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan begitu besar pada proses kontestasi. Ya ujungnya bancakan uang negara dan uang proyek,” urai Maryanto.

Pemateri lainnya, Aloysius Lande, yang juga mantan anggota KPU Toraja Utara, menyampaikan mengapa politik uang marak? Aloysius mengungkapkan politik uang lahir karena ketidakpercayaan kandidat dan tim sukses bahwa mereka bisa menang dengan cara-cara jujur. (*)

Penulis: Desianti
Foto: dok. istimewah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *