FOTO: Coba Tengok, Ini Proyek Tahun 2017, Hingga Maret 2018 Baru Begini Pekerjaannya

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, MAKALE — Menurut data LPSE Kabupaten Tana Toraja, nama proyek ini Pengadaan Papan Toraya Maelo di Buntu Burake. Nilai proyek setelah tender Rp286.800.000.- Lelang proyek ini dimenangkan oleh CV. Naura Tri Konstruksi, beralamat di Jalan Batara Lr II No. 6 Kota Palopo.

Proyek ini masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2017. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menanganinya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bacaan Lainnya

Baca Juga  Mantan Calon Bupati Jadi Ketua Ikatan Dokter Indonesia Tana Toraja

Sejatinya, proyek ini harus tuntas pada akhir tahun 2017. Namun berdasarkan laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke DPRD Tana Toraja, hingga akhir Desember 2017, proyek ini belum tuntas.

“Berdasarkan data yang diserahkan Dinas Perumahan dan Permukiman Tana Toraja ke DPRD, hingga akhir Desember 2017, realisasi fisik proyek tersebut sudah mencapai 70% dan realisasi keuangannya 60%,” sebut Wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Kendek Rante.

BERITA TERKAIT: DPRD Pertanyakan Proyek Tulisan “Toraya Maelo” di Buntu Burake

Namun, berdasarkan pemantauan langsung di Buntu Burake pada Rabu, 7 Maret 2018, pekerjaan proyek papan nama Toraya Maelo ini masih sementara berlangsung. Pekerjaan yang nampak sudah dikerjakan adalah pondasi dasar papan nama. Sedangkan huruf-hurufnya baru mau dipasang. Lokasi papan nama ini berada di sebelah barat patung Yesus Memberkati di Buntu Burake.

Baca Juga  Dilantik Jadi Ketua Muhammadiyah Toraja Utara, Ini yang Akan Dilakukan Wilson Abdullah

Dilihat dari realisasi pekerjaan fisik dibanding realisasi keuangan, juga jangka waktu pengerjaan yang sudah jauh melampaui tahun anggaran, tidak salah kalau Ketua LSM Barak Tana Toraja, Moningzeth Taruktiku, meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk meninjau kembali kontrak proyek tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

“Terutama pasal 93, dimana PPK diberi kewenangan memutus kontrak jika hingga 50 hari perpanjangan dari batas kontrak, rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya,” tegas Moning. (Arthur)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *