Diwarnai Unjuk Rasa, Bupati Ajukan 2 Bukti Baru PK Lapangan Pacuan Kuda Rantepao

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, MAKALE — Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan mengajukan dua novum (alat bukti) baru ke Pengadilan Negeri Makale sebagai kelengkapan permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada perkara perdata dengan objek Lapangan Pacuan Kuda atau Lapangan Gembira Rantepao, Toraja Utara.

Dua alat bukti baru itu berupa dua sertifikat yang dimiliki oleh dua instansi, yakni PT Pertani Persero (BUMN) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua instansi tersebut juga menempati objek sengketa, namun mereka tidak masuk sebagai tergugat dalam perkara ini. Sehingga dalam salah satu materi PK yang diajukan tergugat (Bupati Toraja Utara), yakni kurang pihak.

Bacaan Lainnya

Dua alat bukti baru ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makale untuk selanjutnya diteruskan ke Mahkaman Agung, yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini.

Baca Juga  Kalatiku Buka Kejurda Panahan Sulsel di Rantepao

“Tadi agenda sidangnya adalah pengabilan sumpah atau penyumpahan empat orang saksi yang menemukan novum baru tersebut. Selanjutnya PK ini akan diperiksa oleh Mahkamah Agung,” terang Hasruddin Pagajang, SH,MH, salah satu pengacara yang dikuasakan oleh Bupati Toraja Utara.

Hasruddin mengatakan, dengan adanya dua novum baru tersebut, pihaknya bersama pengacara Pemkab Toraja Utara serta pengacara negara (Kejaksaan Negeri Makale) optimis permohonan PK ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

“Optimis, pasti. Kebenaran itu akan menemukan jalannya. Yang terpenting kita dan semua elemen masyarakat Toraja Utara bersatu padu dalam mendukung upaya PK ini,” ujar Hasruddin, salah satu pengacara muda Toraja ini.

Sidang ini tidak dihadiri oleh tergugat, meski turut dipanggil oleh pengadilan.

Diwarnai Unjuk Rasa

Sidang pengambilan sumpah empat orang saksi yang menemukan bukti baru ini diwarnai dengan aksi unjuk rasa ratusan warga Toraja Utara dari berbagai elemen, yang tergabung dalam Masyarakat Toraja Utara Bersatu.

Baca Juga  Setelah Wabup, Bupati Toraja Utara Juga Kunker ke Daerah Terpencil

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga dan tokoh-tokoh adat ini dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada Bupati Toraja Utara sebagai tergugat, yang berjuang mati-matian mempertahankan tanah Lapangan Pacuan Kuda. Para tokoh adat yang hadir menyebut tidak ada sejarahnya tanah adat di Toraja Utara dijual kepada orang luar. Tanah Lapangan Pacuan Kuda itu dihibahkan masyarakat adat untuk kepentingan pemerintah.

Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, turut melakukan orasi bersama ratusan warga yang melakukan unjuk rasa tersebut. Kalatiku merasa bahwa sebagai Bupati Toraja Utara dirinya tidak mendapat keadilan dalam kasus perdata ini.

Digugat Ahli Waris Haji Ali

Untuk diketahui, tanah Lapangan Pacuan Kuda (Lapangan Gembira) yang terletak di antara Jalan Pacuan Kuda, Jalan Olahraga, dan Jalan Budi Utomo Rantepao, diklaim oleh ahli waris Haji Ali sebagai miliknya. Atas klaim tersebut, ahli waris Haji Ali kemudian menggugat pemerintah kabupaten Toraja Utara ke pengadilan.

Pada pengadilan tingkat pertama, yakni di PN Makale, para hakim mengabulkan gugatan ahli waris Haji Ali. Hal yang sama juga dilakukan majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar, hingga ke Mahkamah Agung. Terbaru, Mahkamah Agung melalui keputusan nomor 718 K/Pdt/2019, menolak kasasi yang diajukan oleh Bupati Toraja Utara dan PT Telkom. Dengan ditolaknya kasasi ini, Bupati Toraja Utara diharuskan membayar ganti rugi kepada ahli waris Haji Ali sebesar Rp150 miliar. Pemkab Toraja Utara, PT Telkom, dan Badan Pertanahan ATR Tana Toraja, juga diharuskan membayar kerugian immaterial sebesar Rp500 juta.

Baca Juga  PPGT Pelopori Pemisahan Sampah Organik dan Non Organik di Rantepao

Namun, pemerintah kabupaten Toraja Utara, menegaskan akan menempuh upaya-upaya hukum untuk melawan hal itu, yakni dengan pengajuan peninjauan kembali (PK).

Di atas tanah sengketa itu sendiri kini sudah berdiri beberapa bangunan pemerintah yang sudah sejak lama dibangun, diantaranya SMAN 2 Toraja Utara, GOR Rantepao, Puskesmas Rantepao, Dinas Kehutanan, Samsat, Telkom, PT Pertani Persero, Kantor Lurah Rante Pasele, dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Rantepao. (*)

Penulis: Arthur
Foto: dok. istimewah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *