Dituntut Ganti Rugi Karena Rusak Lingkungan, PLTA Malea: Itu Bencana Alam

  • Whatsapp
Fasilitas batching plant 3, rusak diterjang arus banjir bandang.

KAREBATORAJA.COM, MAKALE —Sejumlah elemen masyarakat Lembang Buakayu menggelar aksi unjuk rasa di DPRD dan Kantor Bupati Tana Toraja, Kamis, 9 Mei 2019 menuntut agar PT Malea Energy memberikan ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Malea.

Aspirasi maayarakat Buakayu ditindaklanjuti Komisi 3 DPRD Tana Toraja dengan mempertemukan pihak PT Malea Energy dengan perwakilan masyarakat Buakayu di ruang rapat Komisi III DPRD Tana Toraja, Senin, 13 Mei 2019.

Bacaan Lainnya

Baca Juga  Kalatiku: Mudah-mudahan Tahun Ini Kantor Satu Atap di Panga Sudah Terwujud

Dalam pertemuan tersebut Muh. Syakur selaku Set Manajer PT Malea Energy justru menyangkal jika kerusakan lingkungan yang terjadi pasca banjir menerjang sejumlah wilayah di PLTA Malea dan sekitarnya.

Muh. Syakur menganggap kerusakan lingkungan itu murni karena bencana alam dan bukan akibat dari aktivitas proyek PLTA Malea.

“Berdasarkan penyampaian BPBD Tana Toraja tentang potensi cuaca ekstrim dengan intensitas curah hujan yang tinggi dalam wilayah Sulsel serta data di pos pemantauan ketinggian air PT Malea yang mengukur data kecepatan air di sungai yang melewati sungai Sa’dan pada hari itu tercatat di angka 2.600 meterkubik/detik yang berarti di atas acuan bencana dalam rentan 100 tahun sehingga BPBD menyimpulkan bahwa kejadian tanggal 28 April 2019 itu murni bencana alam,” ungkap Muh. Syakur.

Baca Juga  Tana Toraja Dapat Training Award dari BPSDM Provinsi Sulsel

Sementara itu anggota Komisi III DPRD Tana Toraja, Randan Sampetoding membantah dengan keras permyataan yang disampaikan oleh pihak PT Malea yang menyebut kerusakan lingkungan adalah murni bencana alam.

Randan mengatakan kerusakan lingkungan tidak terjadi tanpa sebab dan sebabnya adalah adanya penyempitan sungai karena adanya aktivitas perusahaan PT Malea Energy sehingga debit air yang besar meluap dan menggenangi perkebunan dan persawahan warga.

Dalam pertemua tersebut disimpulkan 10 rekomendasi untuk dindaklanjuti oleh PT Malea, salah satu poinnya adalah DPRD akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan PT Malea bersama BPBD dan Dinas Lingkungan hidup, LSM dan Pers dan jika memang hasil peninjauan tim terpadu tersebut betul PT Malea adalah penyebab kerusakan lingkungan maka PT Malea wajib melakukan revitalisasi terhadap wilayah yang terdampak. (*)

Baca Juga  Farouk: SKBK Toraja Utara Terbaik

Penulis: Arsyad Parende

Foto: dok. Kareba Toraja

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *