Disoroti Soal Pungutan PSB, Ini Jawaban Sekolah

  • Whatsapp

KAREBA TORAJA — Sejumlah kepala sekolah dan komite angkat bicara terkait sorotan berbagai pihak terhadap pungutan jutaan rupiah terhadap siswa baru tahun ajaran 2016/2017. Menurut mereka, uang yang diambil dari orang tua siswa itu, bukan pungutan, melainkan sumbangan sukarela dari orang tua siswa dengan tujuan kemajuan pendidikan. Lagipula, pungutan itu sudah dibicarakan dan disepakati bersama antara pihak sekolah dan orang tua yang difasilitasi komite sekolah. Selain itu, tidak ada anggaran dari APBD untuk biaya operasional sekolah, sedangkan dana BOS dan pendidikan gratis dianggap belum cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan siswa di sekolah.

“Itu (pungutan) merupakan kesepakatan dari rapat antara orang tua siswa, komite, dan pihak sekolah,” ujar Kepala SMA Negeri 1 Makale, Elie Tawan, kepada Karebatoraja.com, Rabu siang.

Menurut Elie, dalam rapat itu, pihak sekolah diberi kesempatan untuk memaparkan program dan kebutuhan sesuai RAPBS. Setelah itu, komite menawarkan kepada orang tua siswa, apa yang bisa mereka sumbangkan.

“Uang itu akan kami gunakan untuk membangun laboratorium lengkap dengan komputer yang akan digunakan siswa untuk UN online,” katanya.

Penjelasan serupa juga diberikan Ketua Komite SMA Negeri 3 Makale, Kaddas Baso’ Alung. Dia mengatakan pungutan itu tidak dipaksa, apalagi diwajibkan kepada siswa baru.

“Kita sosialisasikan dulu melalui rapat dengan orang tua siswa. Tidak ada paksaan di situ, orang tua memberi secara sukarela,” ujar Kaddas.

Sedangkan Kepala SMK Negeri 1 Makale, Daniel Paberu Kabanga, mengatakan sumbangan itumurni partisipasi orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan.

Daniel membantah bahwa sumbangan itu bukan pungutan karena sekolah tidak pernah mematok jumlah sumbangan. Sumbangan pendidikan itu, urai Daniel, dimungkinkan Undang-undang, karena salah satu pilar pendidikan adalah masyarakat (baca: orang tua siswa).

Dia mengatakan, jika tidak ada sumbangan dari orang tua, sekolah sangat kesulitan anggaran untuk pengembangan mutu maupun operasional. Contohnya, gaji guru dan pegawai honorer. Dana BOS maupun pendidikan gratis yang diberikan pemerintah tidak mencukupi jumlah uang yang harus diberikan kepada honorer. APBD pun tidak menganggarkan biaya operasional untuk sekolah. Selain itu, anggaran dari BOS dan pendidikan gratis, juga tidak bisa menutupi biaya untuk kegiatan-kegiatan peningkatan mutu siswa. Misalnya perlombaan-perlombaan atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Kepala SMA Negeri 1 Rantepao, Isak Paembonan, yang dikonfirmasi terpisah, juga mengungkapkan alasan yang sama. Sumbangan sebesar Rp1,5 juta per siswa itu merupakan kesepakatan komite dan orang tua siswa.

“Sumbangan ini akan kami gunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membangun sarana dan prasarana sekolah,” katanya kepada Herson Pasuang dari Karebatoraja.com.  (Arthur/Herson)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

15 Komentar

  1. Berapun uang yg dikelola jika kepsekx tdk kreative akan peranah cukup. Ukuran keberhasilan siswax2 bukan berapa dana sumbangan masyarakat tetspi bagsimana kesungguhan guru2x mendidik siswax. Sy bandingkan ketika sy dulu siswa sma th 82 dengan fasilitas sekolah yg minim namun guru2x memiliki ketekunan dan ketulusan dalam mendidik hasilnya tidaklah mengecewakan. Indikatorx yaitu keberhasilan mamasuki PTN saat itu. Bahkan saat ini sudah ada yang mengabdi di TORAJA sebagai PNS nd jadi pejsabat. Saatx anak toraja menikmati pendidikan bermutu dengan biaya yang minim, megabdilah bapa nd ibu guru untuk anak2 negerimu negara sudah cukup memperhatikan kesejahtraan bapa nd ibu2 guru. JBU

  2. Ganna’mo sii misa’ kelas ditarima ke tae’ gurunna. Atau tae’ opa na ditarima di ajaran baru, Na bua’raka na bulu kalepak la dibayaran guru honor ke tae’ sumbangan komite… Yang siswa tdk tertampung, bawa lakoi kantor2 na melada’ kalena. Atau adai’ bangmi olahraga lari, tae’na butuh alat to, atau ya bangmo to peladaran lama diadaranni,adai’ mesin ketik, parrai tu komputer, adai’ male mekayu sia meuai, male pariu susi thn 82, dadi duka bangsia to. Nang jago bangsia passikola ke susi to.

    1. Kalau ngomong memang begitu praktis dan sederhana pendidikan di sekolah itu, tetapi ketika kita masuk di dlmnya ternyata tak sepraktis dan tak sesederhana yg kita pikirkan. Baru masuk saja di halaman sekolah sdh terpampang Visi dan Misa sekolah, msk lagi ruang majelis guru terpampang papan garis besar Program jangka panjang dan jangka pendek, dll yg semua itu diupayakan oleh kepsek n gurux krN kl itu hx menjadi hiasan diding, kepsek n guru dianggap kurang kreatif, kurang gebrakan, dan macam2lah…tentu semua itu butuh dana. Memang dana BOS ada tp dana tsb udah ada juknis penggunaannya. Salah pengalokasian nasib kepsek terancam penjara. Sekali lagi melihat pendidikan secara kasat mata memang sederhana, tapi ketika kita cermati lebih serius ternyata tak sepraktis dan tidak sesederhana yg kita pikirkan. Mari kita dukung pendidikan di Toraja spy anak negeri kita tdk tertinggal.

      1. ya betul karena ilmu itu memang mahal dan kalau mau di samakan dengan yg lalu-lalu ,kita pasti tertinggall dan lagi pula orang toraja pasti mampu kok bayar spp,pesta orang mati aja bisa di bela bela in

  3. Nah,sedangkan siswa saja sudah bayar uang sekolah ,masih tdk cukup untuk kebutuhan di sekolah ,apa lagi klau tdk di bayar,,bagaimana nanti jadinya??

  4. alasan yg mnurut sya kuranga tepat, jika d bandingkan dengan sekolah yg tdak memungut biaya dari siswa, fasilitas dan infastruktur d sekolah tersebut masi relatif memadai. menurut saya dana bos dan dana lain yg bersumber dri pemerintah masi mngkin u memenuhi kbtuhan sekolah jika d kelolah dgan baik.. jika NEGARA ini mau lebih maju suda seharusnya u memberikan kemudahan kepada warganya u memuntur ilmu, terutama saudara kita yg kurang mampu..

  5. Jawaban semua kepsek hampir sama “retorika” untuk peningkatan mutu, pada hal semua sudah dikalkulasi pemerintah pusat. Dana BOS dan dana Gratis Cukup.

    Apa begitu sulit dirinci peruntukan dana yang dipungut itu atau memang tidak berani memaparkannya di sini karena tujuannya memang tidak jelas….?

    1. Kita pahamlah kalau pendidikan memang butuh pengorbanan, tetapi jg harus dicermati. Tidak semua orang mampu membayar sesuai dgn jumlah yg dipatok. Kalau kemudian kita mengatasnamakan sumbangan sukarela. Maka bisa kita uji tentukan satu hari untuk pembayaran dan tentukan satu ruangan untuk mengumpulkan. Kemudian sekolah membagikan kotak tanpa kode atau tanda yg bisa dikenali(mungkin kotaknya 15x10x5 ) siswa disuruh membawa sumbangan dr orang tua berapa nilainya masukkan dlm kotak dan jgn sampai kelihatan jumlahnya dan tanpa nama. Kemudian siswanya antri dan masukkan kotak masing2 keruangan yg disiapkan(dibuat seperti loket). Berapun isi kotaknya itulah kerelannya. Ini hanya untuk menguji istilah sumbangan sukarela

  6. Apa pun alasannya pungutan liar yg dilakukan sekolah” dengan Alaskan dana operasional adalah tidak masuk akal sehat. Kurangnya dana operasional bukanlah alasan untuk mengadakan pungutan liar pada orang tua murit sebab anggaran untuk pendidikan nasioal adalah cukup besar. Jadi klu ada kekurangan atau ada kebutuhan pada sekolah” tertentu mk sekolah tersebut harus mengajukan ke kementrian lewat prosedur yg ada. Sekolah harus gratis dari segala bentuk pungutan liar. Guru tugasnya adalah mengajar dengan cara yg profesional. Hati” kpk siap menjemput anda.