Dapat Perlawanan dari Mantan Pejabat, Kalatiku Didukung Netizen

  • Whatsapp
Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, memberikan keterangan kepada wartawan terkait teguran keras Mendagri kepada dirinya.

RANTEPAO — Dinonjobkan oleh Bupati, belasan mantan pejabat eselon II dan III di lingkup pemerintah kabupaten Toraja Utara melakukan perlawanan. Tidak main-main, 18 mantan pejabat ini langsung mengadu ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, mereka juga mengadu ke DPRD Toraja Utara.

BACA JUGA: Mantan Pejabat Lakukan Perlawanan Terhadap Keputusan Bupati

Bacaan Lainnya

Namun langkah para mantan pejabat ini ternyata mendapat reaksi negatif dari para netizen (sebutan untuk pengguna media sosial) Toraja. Rata-rata komentar yang masuk ke timeline facebook milik Kareba Toraja (Toraja Kareba), fanpage, maupun group Karebanta Toraya, bernada sinis terhadap langkah-langkah yang ditempuh oleh para mantan petinggi daerah ini. Netizen cenderung mendukung langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan.

“Lho, kok siap menjabat, tidak siap diganti. Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, kepala lembang, juga diganti kok. Mereka ini kenapa, jangan-jangan mau pensiun mereka tidak mau pensiun,” tulis seorang netizen.

BACA JUGA: Ini Pelanggaran Bupati Toraja Utara Versi Mantan Pejabat

“Itu hak prerogatif yang terukur dan sesuai dengan aturan melalui seleksi jabatan sudah ditempuh oleh Pemda Toraja Utara. Ngaco’ bangri tumati’,” komentar netizen lainnya.

 

Netizen lainnya juga memberikan pendapat mendukung kebijakan bupati Kalatiku. “Berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk jadi pejabat, katanya kita semua basudara, nyatanya tidak rela jabatannya digantikan oleh saudaranya, apa belum puas selama 5 tahun?”

“Kalau ada yang masih ngotot tidak mau diganti, audit kerjanya selama menjabat dan kalau ada pelanggaran gampang. Tegas Pak kalatiku, kalau anda kasih angin ohhhhhhh sulit diatur nanti. Maju Pak bupati,” seru netizen lainnya.

BACA JUGA: Belum Sebulan Menjabat, Kadis Kesehatan Toraja Utara Sudah Lecehkan Wartawan

Kepada wartawan, Kalatiku mengatakan apa yang dilakukan pemerintah kabupaten Toraja Utara dalam merekrut pejabat sudah benar dan sesuai dengan aturan aparatur sipil negara (ASN).

“Surat Mendagri itu proses administrasi yang sudah berlangsung setelah ada kebijakan. Kami melakukan itu semua berdasarkan aturan ASN,” kata Kalatiku. (Desianti)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *