Cegah Politik Uang, Bawaslu Toraja Utara Terapkan Pengawasan Partisipatif

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, RANTEPAO — Jelang tahapan Pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Toraja Utara menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipastif, di Hotel Heritage Rantepao, Senin, 9 Desdember 2019.

Hadir dalam Sosialisasi tersebut adalah Dandim 1414 Tana Toraja Letkol. Czi. Zainal Arifin, Wakapolres Tana Toraja Kompol Yacob Lobo, serta Para Komisioner KPU Toraja Utara Bawaslu dan dan mitra Bawaslu.

Bacaan Lainnya

Sebagai Narasumber Bawaslu menghadirkan Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Amrayadi sekaligus membuka acara sosialisasi.

Baca Juga  Dukung Rinto-Pasodung, Pemuda Nanggala Bentuk Tim Relawan

Ketua Bawaslu Toraja Utara, Andarias Duma, mengatakan bahwa tugas Bawaslu sudah jelas diatur oleh Undang-undang yaitu UU Nomor 10 tahun 2016 dan UU Nomor 15 tahun 2011 yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 7 tahun 2017. Jadi dari segi regulasi pengawasan memang adalah Bawaslu yang melaksanakan tanggung jawab itu, dan itu merupakan tujuan dan arah dilaksanakannya sosialisasi saat ini.

“Jadi dalam UU Nomor 7 ada 3 poin yang diatur, yaitu pemilihan legislatif, Pilpres dan penyelenggara pemilu, sehingga dengan dasar ini Bawaslu Kabupaten Kota berhak mengawasi Pilkada 2020 mendatang,” urai Andarias Duma.

Andaris mengatakan, tugas Bawaslu ke depan jadi lebih berat dan susah-susah gampang karena salah satu kendalanya adalah ketika ada pelanggaran, masyarakat mau melapor, tapi tidak mau bersaksi saat dibutuhkan.

Baca Juga  Akui Kerabat Salah Satu Bacalon Bupati, Sikap Komisioner KPU Toraja Utara Ini Dapat Diapresiasi Banyak Pihak

Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Amrayadi menegaskan bahwa tugas dari Bawaslu adalah bukan hanya pada pengawasan tetapi juga bagaimana melakukan pencegahan.

“Salah satu persoalan yang sering di hadapi adalah persoalan money politic (politik uang), dan tingkat kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang ini masih kurang maksimal, sementara konsekuensi hukumnya bagi para pelaku sudah jelas baik si penerima maupun pemberi yaitu pidana maksimal 3 tahun.

“Oleh karena itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat terkait politik uang, namun kelemahannya adalah bahwa ada pelaku yang terdaftar sebagai tim pemenangan atau calon yang terdaftar di KPU,” ujarnya.

Sementara itu baik Dandim 1414 Tator Letkol Czi Zainal Arifin dan Wakapolres Tator Kompol Yacob Lobo, menegaskan akan mendukung penuh seluruh tugas dan wewenang seluruh badan penyelenggara Pemilu dan Pilkada ke depan, khususnya tugas-tugas Bawaslu dalam melaksankan Pengawasan dan pencegahan. (*)

Baca Juga  Ribuan Personil Bawaslu Tana Toraja Patroli Pengawasan Politik Uang di Masa Tenang

Penulis/foto: Herson Pasuang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *