Bupati Toraja Utara Tinjau Proyek PHJD Poros Rantepao-Rantetayo

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, RANTEPAO — Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, meninjau pelaksanaan proyek peningkatan jalan poros Rantepao-Rantetayo via Alang-Alang, yang merupakan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Saat ini, proyek tersebut sementara dilaksanakan rekanan yakni pelebaran jalan.

Bacaan Lainnya

Usai meninjau proyek di Saloso, Kecamatan Rantepao, Kalatiku mengatakan bahwa proyek PHJD ini dilaksanakan untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja.

“Juga untuk mempermudah akses ekonomi masyarakat,” katanya.

Baca Juga  KPK Ingatkan Kepala Lembang Soal Pengelolaan Dana Desa

PHJD poros Rantepao-Rantetayo (Tana Toraja) ini, kata Kalatiku, merupakan program hibah dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Agar proyek ini berjalan lancar, Kalatiku meminta agar masyarakat yang bermukim atau memiliki tanah di sisi kiri dan kanan jalan meluaskan tanahnya untuk pelebaran jalan.

“Karena ini untuk kepentingan kita bersama agar akses ekonomi menjadi lancar dan pariwisata kita menjadi baik,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, John Rende Mangontan, mengatakan pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18.516.000.000 untuk pembangunan jalan poros provinsi yang menghubungkan Rantetayo (Tana Toraja) dan Rantepao (Toraja Utara) tahun 2020.

Jalur jalan provinsi ini menghubungkan Bandara Pongtiku (Rantetayo)-Madandan-Alang-Alang hingga ke Singki’ Rantepao.

Baca Juga  SERBA-SERBI PRAYA X: Rela Jadi Pencuci Motor Dadakan Demi Praya

“Pembangunan jalan poros Rantetayo-Rantepao ini menggunakan anggaran Preservasi Jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) tahun 2020,” ungkap John Rende Mangontan, Selasa, 11 Februari 2020.

Meski begitu, untuk menjamin kelancaran pekerjaan, JRM, begitu John Rende Mangontan biasa disapa, meminta kepada pemerintah kabupaten Tana Toraja serta Toraja Utara untuk segera menuntaskan masalah pembebasan lahan.

“Standar jalan provinsi itu minimal lebarnya 12 meter. Itu artinya ada tanah maupun pekarangan, mungkin juga bangunan milik warga di kiri maupun kanan jalan yang akan kena pelebaran. Jadi, agar proyek ini lancar, pemerintah daerah di dua kabupaten ini mesti segera menuntaskan masalah pembebasan lahannya,” tutur JRM. (*)

Baca Juga  BERITA FOTO: Suatu Pagi di Pasar Pagi Rantepao

Penulis: Arthur
Foto: Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan meninjau pelaksanaan proyek peningkatan jalan poros Rantepao-Rantetayo, yang anggarannnya bersumber dari PHJD Provinsi Sulsel tahun 2020.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *