Biaya Perencanaan dan Pengawasan Diduga Jadi Sebab Proyek Cepat Rusak di Toraja

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, RANTEPAO — Perencanaan yang tidak teliti dan pengawasan yang kurang maksimal dinilai sebagai salah satu sebab mengapa proyek-proyek fisik di Toraja cepat rusak. Juga biaya perencanaan dan pengawasan yang rendah.

“Ini karena dalam perencanaan tidak diteliti secara menyeluruh, misalnya soal struktur tanahnya, geometriknya, dan lain-lain. Pada umumnya proyek jalan di Toraja terjadi penyeragaman perencanaan dengan tarik meter saja karena biaya perencanaan terlalu minim, sehingga tenaga ahli yang diinginkan dalam perencanaan konstruksi tidak mampu dibayar,” sebut praktisi kostruksi John Rende Mangontan, mengometari aksi blokir jalan yang dilakukan warga Panga, Toraja Utara, Senin, 21 Januari 2019.

Bacaan Lainnya

Baca Juga  KPU Tana Toraja Buka Pendaftaran Calon Anggota PPK, Ini Persyaratannya

Warga memblokade jalan poros Panga-Ba’tan karena kecewa dengan sikap pemerintah kabupaten Toraja Utara yang lambat dalam merespon keluhan masyarakat. Jalan poros Panga-Ba’tan ditutup warga karena ada badan jalan yang amblas sepanjang kurang lebih 100 meter. Amblasnya badan jalan ini berdampak pada makam keluarga (patane) milik warga yang berada di sisi kiri jalan. Patane itu terancam rusak dan ambruk jika jalan yang amblas ini tidak segera ditangani.

Menurut John, dalam pembangunan di Tana Toraja dan Toraja Utara perlu ada kajian perencanaan yang maksimal dulu baru pelaksanaan pembangunan, karena tanpa perencanaan yang matang maka hasilnya tidak akan maksimal.

BERITA TERKAIT: Warga Blokir Jalan Poros Panga-Ba’tan

Pengusaha konstruksi yang saat ini mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil Sulsel 10 ini, menambahkan selain perencanaan dan pengawasan dirinya juga merasa miris dengan standar harga material yang seakan-akan asal caplok tanpa kajian yang baik.

Baca Juga  FOTO: Paripurna LKPJ di DPRD Tana Toraja, Lebih Banyak Kursi Kosong

“Peta kuari yang dibutuhkan juga boleh dikatakan hampir tidak ada, padahal standar kuari harus jelas, misalnya timbunan biasa dan timbunan pilihan. Saya belum pernah melihatnya, sehingga ke depan perlu diperhatikan dengan baik sehingga tidak perlu saling menyalakan lagi,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini berpendapat ke depan perlu ada kajian perencanaan secara luas, dalam skop kabupaten untuk pembangunan jalan dan jembatan di kedua kabupaten ini. Sehingga pembangunan jalan tidak asal bangun dan berkesinambungan.

BERITA TERKAIT: Kalatiku-Rinto Kompak ke Lokasi Jalan yang Diblokir Warga

Pendapat Jhon yang sering disapa JRM ini juga diamini oleh praktisi konstruksi lainnya Bate Toraja. Dia menyebut pemerintah kabupaten di dua daerah di Toraja ini pemda seakan tidak menghargai disiplin limu Teknik Sipil maka biaya perencanaan yang diluncurkan hanya kelas PL (penunjukan langsung di bawah Rp200 juta) semua sehingga konsultan meluncurkan tenaga labour saja.

Baca Juga  Inilah Empat Orang Katolik Pertama di Toraja
Praktisi konstruksi, Jhon Rende Mangontan (JRM)

Informasi lain yang diperoleh karebatoraja.com, menyebutkan biaya perencanaan dan pengawasan proyek-proyek fisik di Toraja boleh dibilang sangat rendah. Sebagai contoh, sebuah proyek yang berbentuk paket (terdiri dari beberapa ruas di lokasi berbeda) dengan nilai kontrak Rp7 miliar, biaya konsultan perencana bisa hanya Rp100 juta hingga Rp150 juta. Demikian pula dengan biaya konsultan pengawas.

Rendahnya biaya perencanaan dan pengawasan ini membuat mutu proyek menjadi kurang terjamin karena tidak diawasi dengan benar. (Naskah: Arthur/foto: dok. Kareba Toraja)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *