Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Wakil Bupati Tana Toraja

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, MAKALE —Sentra  penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tana Toraja menghentikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara.

Gakumdu, yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Kepolisian, dan Kejaksaan Tana Toraja ini menyimpulkan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Victor Datuan Batara, tidak memenuhi unsur.

Bacaan Lainnya

Hal ini disimpulkan setelah Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap 21 orang, masing-masing pelapor, terlapor, saksi pelapor, saksi yang dianggap hadir dalam kegiatan, KPU, dan ahli.

Baca Juga  Real Count KPU [sementara], Ini Partai Politik yang Berpeluang Dapat Kursi DPRD Sulsel Dapil 10

Koordinator Sentra Gakkumdu dari Kepolisian Tana Toraja, Jhon Paerunan, mengatakan tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana pemilu berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 493 Jo. 280 ayat 2 dan pasal 547 tentang Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan Aparatur sipil Negara dan Kepala Desa.

Jhon mengatakan dalam kegiatan tersebut tidak terpenuhi unsur pelanggaran Pejabat Negara dalam hal ini Victor Datuan Batara karena yang bersangkutan bukan dalam kapasitas sebagai Wakil Bupati tapi sebagai Ketua Partai dan dalam posisi cuti kampanye berdasarkan surat cuti yang diterima Sentra Gakkumdu.

“Selain itu, peserta yang hadir dalam acara tersebut tidak diundang secara resmi sehingga tidak memenuhi unsur mengikut sertakan,” jelas Jon.

Baca Juga  Kenakan Busana Tradisional Toraja, Nicodemus Pimpin Upacara Detik-detik Proklamasi di Ge’tengan

Sementara itu, Pembina Sentra Gakkumdu yang juga Penyidik dari Kejaksaan, Ringgi Sarungallo, mengatakan saksi pelapor tidak ada berada di lokasi dana hanya mengetahui dari media sosial facebook serta dari orang ke orang. Sementara di KUHP mengatur saksi harus berada di lokasi dan mengetahui soal perkara tersebut sehingga ini tidak memenuhi unsur.

Ringgi juga mengatakan alat bukti berupa audio rekaman belum bisa dibuktikan usur kebenarannya karena pelapor hanya mengambil dari facebook, sementara yang harus dilampirkan adalah audio rekaman yang asli dan yang merekam harus dihadirkan dalam pemeriksaan sementara hal itu tidak terpenuhi. (*)

Penulis: Arsyad Parende

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *