30 Tahun Dikuasai Perusahaan Swasta, 650 Hektar Lahan Perkebunan Kopi di Kurra Kembali ke Tangan Pemerintah

  • Whatsapp

KAREBATORAJA.COM, KURRA — Kurang lebih 650 hektar lahan di Lembang Rante Limbong dan Lembang Limbong Sangpolo, Kecamatan Kurra, akhirnya kembali ke tangan pemerintah Kabupaten Tana Toraja setelah dikuasai perusahaan perkebunan kopi selama 30 tahun.

Perusahaan bernama PT. Permata Allo diketahui mulai menggarap lahan di Kecamatan Kurra ini sebagai perkebunan kopi sejak tahun 1990 setelah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) sejak Mei tahun 1995, yang berlaku hingga Mei 2020.

Bacaan Lainnya

Baca Juga  Mungkinkah Tulisan Ini Jadi Jalan Keluar Atas Masalah Sampah di Rantepao?

Warga bersama pemerintah dari kedua Lembang, yakni Lembang Rante Limbong dan Limbong Sangpolo yang selama ini wilayahnya dikuasai perusahaan perkebunan kopi bersepakat untuk tidak lagi memberi izin perpanjangan kepada perusahaan untuk menggarap lahannya.

Kepala Dinas Pertanian Tana Toraja, Salvius Pasang, berembuk dengan masyarakat dan pemerintah lembang di Kurra terkait perpanjangan izin perkebunan kopi.

Hal ini terungkap saat tokoh masyarakat pemerintah Lembang dan pihak Dinas Pertanian Pertanian duduk bersama membicarakan titik untuk lokasi pembangunan Kebun Induk Kopi pertama di Indonesia Timur yang digelar di bekas Kantor PT Permata Allo, Dusun Bolong Lembang Rante Limbong Kecamatan Kurra, Selasa, 30 Juli 2019.

Baca Juga  Kebakaran di Mengkendek, Dua Unit Rumah Ludes Dilalap Api

Dalam pertemuan itu, masyarakat dan pemerintah kedua Lembang sepakat untuk tidak lagi memberi izin perpanjangan HGU untuk perusahaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk menggarap lahan tersebut demi kepentingan masyarakat.

Lokasi kantor PT. Permata Allo, perusahaan pemegang HGU di Kecamatan Kurra, yang sudah belasan tahun tak digunakan.

Di Lahan inilah nantinya akan dibangun kebun induk kopi pertama di Indonesia Timur yang akan menyediahkan benih kopi untuk kawasan Indonesia Timur.

Meski HGU berlaku hingga Mei tahun 2020, namun lahan seluas 650 hektar ini sudah tidak digarap sejak tahun 2000 karena berbagai sebab. Masyarakat mengaku perusahaan hanya menggarap lahan selama 10 tahun sejak 1990 hingga tahun 2000 dan luas lahan yang digarap hanya kurang lebih 200 hektar dan 450 hektar sisanya dibiarkan terlantar dan hanya dikuasai perusahaan agar masyarakat tidak masuk menggarap. (*)

Baca Juga  Dua Tahun Pemerintahan Ni-Vi, Victor: Terima Kasih Teman-teman Pers

Penulis/foto: Arsyad Parende

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *