Home » HEADLINE » Satu Tahun, 800 Guru Honorer di Toraja Utara Tidak Terima Gaji
MASALAH SERIUS: Jajaran pemerintah kabupaten Toraja Utara, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, maupun Dinas Pendidikan menggelar pertemuan dengan tenaga guru honorer di Toraja Utara. Pemerintah menganggap masalah ini sangat penting sehingga semua jajaran hadir.

Satu Tahun, 800 Guru Honorer di Toraja Utara Tidak Terima Gaji

KAREBA TORAYA — Persoalan Surat Keputusan dan gaji sekitar 800 tenaga guru honorer di Toraja Utara belum tuntas hingga saat ini. Janji Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, untuk mengurus masalah ini, belum terbukti, setidaknya hingga Jumat, 2 Desember hari ini.

“Selama tahun 2016 ini kami belum menerima gaji, karena SK (surat keputusan) belum diperpanjang,” ungkap Riska Pulung, salah satu guru honorer saat mendatangi kantor Dinas Pendidikan Toraja Utara, Jumat siang, 2 Desember 2016.

Risak dan beberapa teman senasib datang ke kantor Dinas Pendidikan untuk mempetanyakan nasib mereka yang hingga saat ini masih terkatung-katung. Padahal, sebelumnya, pada pertemuan antara forum guru honorer dengan Bupati Toraja Utara di Ruang Pola kantor bupati Toraja Utara, bulan lalu, bupati sudah berjanji akan menyelesaikan masalah guru honorer ini paling lambat akhir November 2016. Namun hingga awal Desember, janji itu belum ditepati.

Persoalan gaji dan SK para guru honorer ini memang mengemuka sejak lama. Sekitar 800 tenaga honorer ini, sebelumnya sudah mengabdi di sekolah-sekolah, terutama di pelosok yang kekurangan guru. Ada yang sudah mengabdi sepuluh tahun bahkan lebih. Rata-rata para guru honorer ini merupakan guru kelas, bahkan ada yang merupakan kepala sekolah taman kanak-kanak. Belasan tahun mereka mengabdi dan dibiayai dari dana BOS masing-masing sekolah.

Namun pada Juni 2015, Dinas Pendidikan Toraja Utara mengeluarkan surat keputusan (SK) mengangkat para guru honorer ini menjadi tenaga kontrak daerah. Karena SK ini, gaji mereka dari dana BOS dihentikan pihak sekolah. Mereka kemudian menerima honor dari pemerintah kabupaten Toraja Utara sebesar Rp500 ribu lebih per bulan.

Memasuki tahun 2016, tepatnya sesudah pilkada Toraja Utara, persoalan guru honorer ini mengemuka kembali. Sebabnya, sejak awal tahun 2016 hingga Desember 2016, SK mereka tidak diperbaharui. Padahal DPRD Toraja Utara sudah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp10 milyar untuk gaji para guru honorer ini. Para guru ini pun protes dan memperjuangkan nasib mereka. Banyak diantara para guru honorer ini benar-benar mencurahkan tenaga mereka untuk mengajar di sekolah-sekolah. Namun, selain tidak layak dan tidak manusiawi dari sisi besaran gaji yang diberikan pemerintah, pembayarannya pun tidak pernah terlaksana sampai sekarang. (Jufri Tonapa)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

share

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*