Home » KAREBA TORAYA » BPJS Kesehatan Makale Jalin Sinergi Pengawasan Kepatuhan Badan Usaha dengan Pemda dan Kejaksaan
Sinergitas antara BPJS Kesehatan Cabang Makale dengan jajaran pemerintah kabupaten dan Kejaksaan Negeri Enrekang.

BPJS Kesehatan Makale Jalin Sinergi Pengawasan Kepatuhan Badan Usaha dengan Pemda dan Kejaksaan

MAKALE — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan badan hukum publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan berlakunya Undang-undang ini maka seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS.

Pada pasal 14 UU 24 tahun 2011, dijelaskan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial.

Karena kewajiban tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Makale berupaya melakukan sinergi pengawasan bersama pemerintah daerah dan Kejaksaan terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Forum Koordinasi pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan yang dilakukan di kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan kabupaten Enrekang.

“Yah, yang namanya wajib berarti harus. Tentu ke depan akan ada sanksi yang diberikan jika tidak daftar BPJS Kesehatan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tentang tata Cara pengenaan Sanksi Administratif, jika tidak terdaftar sebagai Peserta JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan maka akan diberi sanksi administrasi seperti teguran tertulis, denda administratif serta tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu misalnya tidak mendapatkan izin terkait usaha, pengurusan sertifikat tanah, IMB, Pasport, dan lain lain,” terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makale, Wahidah.

Sinergitas antara BPJS Kesehatan Cabang Makale dengan jajaran pemerintah kabupaten Tana Toraja dan Kejaksaan Negeri Makale.

Wahidah menjelaskan khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan apabila mengurus Izin Usaha atau perpanjangan izin harus mempunyai Kartu JKN-KIS sesuai aturan yang berlaku. “Jadi, apabila ada yang mengurus izin atau perpanjangan izin harus mempunyai Kartu JKN,” jelasnya.

Hal serupa ditegaskan oleh Kepala Kantor Perizinan Satu Atap Tana Toraja, Muhammad Safar. Dia mengatakan bagi perusahaan/badan usaha jika ada yang mengurus izin usaha, IMB dan izin lainnya, persyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pengusaha.

“Ini adalah langkah yang sangat baik bagi pemberi kerja agar dapat memberikan jaminan kepada dirinya dan tenaga kerjanya. Jadi, mereka tak perlu pusing memikirkan dirinya jika terjadi gangguan kesehatan karena ada jaminan kesehatan yang melindunginya,” kata Safar.

Pihak Kejaksaan Negeri Makale dan Kejaksaan Negeri Enrekang juga siap mendudukung dan mengawal Program JKN yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

“Tentu saja kami siap membantu BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Kami akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan oleh BPJS Kesehatan terkait kewajiban bagi Badan Usaha/Perusahaan yang tidak patuh dalam Program JKN ini,” ungkap Suryo Atmono, Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Makale, Jaka Suparna.

Sinergitas antara BPJS Kesehatan Cabang Makale dengan jajaran pemerintah kabupaten Toraja Utara dan Kejaksaan Negeri Makale Kantor Cabang Rantepao.

Forum ini dilakukan sebagai upaya dalam menyukseskan Universal Coverage Tahun 2019 dimana paling lambat 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia telah menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sinergi pengawasan kepatuhan ini membahas Kepatuhan Pemberi Kerja/Perusahaan/Badan Usaha untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Kesehatan, menyampaikan data upah dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar serta pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan.

“Jadi aturan sudah jelas, Badan Usaha/Perusahaan itu wajib untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Kesehatan, melaporkan data upah dan tenaga kerjanya serta melakukan pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan sebagai kewajiban pemberi kerja dalam memberikan Jaminan Kesehatan kepada dirinya dan tenaga kerjanya,” ungkap Wahidah.

“Di Peraturan Presiden juga mengatur bahwa Paling lambat 1 Januari 2015 BUMN/BUMD/BUMS Badan Usaha Besar Kecil dan Menengah serta 1 Januari 2016 Badan Usaha Mikro sudah wajib terdaftar ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan,” pungkasnya. (Adv/herson)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*