Home » PENDIDIKAN » Bahas Pungutan Sekolah, Bupati Gelar Pertemuan dengan Komite
Salah satu Ketua Komite Sekolah memberikan masukan pada pertemuan Bupati dengan Komite Sekolah di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja

Bahas Pungutan Sekolah, Bupati Gelar Pertemuan dengan Komite

KAREBA TORAYA — Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae, terus mencari solusi untuk mengatasi masalah pungutan yang dilakukan sekolah-sekolah menengah negeri di Tana Toraja terhadap siswa baru tahun ajaran 2016/2017.

Setelah sebelumnya menggelar pertemuan dengan Dewan Pendidikan, Senin, 8 Agustus 2016, Nicodemus kembali menggelar pertemuan dengan Komite Sekolah di Ruang Pola kantor bupati Tana Toraja.

Dalam pertemuan itu, banyak hal yang berkembang. Komite sekolah mengeluhkan minimnya biaya operasional pada setiap sekolah untuk membiayai beberapa item yang tidak dianggarkan dalam dana BOS maupun pendidikan gratis. Ada pun item-item yang tidak dibiayai dana BOS, diantaranya honor guru dan pegawai honorer serta sarana dan prasarana pendukung pendidikan.

“Itu sebabnya, dengan sangat terpaksa, komite dan sekolah meminta sumbangan dari orang tua siswa,” ungkap Ketua Komite SMAN 3 Makale, Kaddas Baso Allung.

Menjawab keluhan ini, forum mengusulkan beberapa alternative, diantaranya uang pungutan yang terlanjur ditarik dari orang tua siswa diserahkan ke kas daerah. Kedua, komite membuka rekening khusus komite. Ketiga, pungutan itu dikembalikan ke orang tua siswa.

Menjawab keluhan komite sekolah itu, Nicodemus menyatakan pemerintah bersama Dinas Pendidikan akan melakukan analisa kelayakan dan pengujian terhadap semua guru dan pegawai sukarela. Berikut, juga akan dilakukan kajian, berapa guru dan pegawai sukarela yang layak untuk setiap sekolah.

Berikut, pemerintah juga akan membuat kajian, berapa sesungguhnya biaya yang dibutuhkan setiap siswa dalam satu tahun.

Soal, apakah biaya operasional sekolah akan mendapat subsidi khusus dari APBD Tana Toraja, Nicodemus mengatakan jika semua kajian sudah dilakukan dan tidak membebani APBD serta tidak menyalahi aturan, pemerintah akan menempuh cara itu.

“Kita kaji dulu semua, kalau tidak membebani APBD dan tidak menyalahi aturan, kenapa tidak?” ungkap Nicodemus.

Saat berita ini ditulis, pertemuan antara bupati dan komite sekolah masih berlangsung. (art/theo)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*