Home » EKOBIS » Awasi Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Jalin Sinergi dengan Kejaksaan dan Pemda
Sinergitas antara BPJS Kesehatan Cabang Makale dengan jajaran pemerintah kabupaten dan Kejaksaan Negeri Makale.

Awasi Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Jalin Sinergi dengan Kejaksaan dan Pemda

MAKALE — Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial. Itu bunyi pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

“Yah, yang namanya wajib berarti harus! Tentu ke depan akan ada sanksi yang diberikan jika tidak ada perusahaan yang tidak daftarkan pekerjanya dalam BPJS Kesehatan,” tegas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makale, Wahidah, dalam rilisnya ke redaksi karebatoraja.com.

Untuk menjamin semua perusahaan dan pemilik usaha mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Makale kini menjalin kerjasama dan sinergitas dengan Kejaksaan Negeri Makale dan Pemerintah Kabupaten di tiga kabupaten yang dibawahi BPJS Kesehatan Makale, yakni Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang.

Sinergitas dengan Kejaksaan dan Pemerintah Daerah ini merupakan pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang merupakan badan hukum public, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS Kesehatan adalah penyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka seluruh Penduduk Indonesia wajib menjadi Peserta JKN-KIS.

Wahidah menjelaskan, sinergi pengawasan bersama pemerintah daerah dan Kejaksaan terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan pada forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan di kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan kabupaten Enrekang.

Soal sanksi bagi perusahaan atau pengusaha yang bandel, kata Wahidah, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. Dalam PP itu disebutkan jika tidak terdaftar sebagai peserta JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan maka akan diberi sanksi administrasi seperti teguran tertulis, denda administrative, serta tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

“Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, misalnya tidak mendapatkan izin terkait usaha, pengurusan sertifikat tanah, IMB, pasport, dan lain lain,” jelas Wahidah.

Wahidah mengatakan, khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan apabila mengurus izin usaha atau perpanjangan izin harus mempunyai Kartu JKN-KIS sesuai aturan yang berlaku. “Jadi, apabila ada yang mengurus izin atau perpanjangan izin harus mempunyai Kartu JKN,” ujarnya.

Hal serupa ditegaskan Kepala Kantor Perizinan Tana Toraja, Muhamad Safar. Dia menegaskan bagi perusahaan/badan usaha jika ada yang mengurus izin usaha, IMB, dan izin lainnya, akan dipersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Ini adalah langkah yang sangat baik bagi pemberi kerja agar dapat memberikan jaminan kepada dirinya dan tenaga kerjanya. Jadi, mereka tak perlu pusing memikirkan dirinya jika terjadi gangguan kesehatan karena ada jaminan kesehatan yang melindunginya,” ujar Safar.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Makale dan Kejaksaan Negeri Enrekang juga siap mendudukung dan mengawal Program JKN yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Kejaksaan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional ini, dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hokum, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan oleh BPJS Kesehatan terkait kewajiban bagi Badan Usaha/Perusahaan yang tidak patuh dalam Program JKN ini.

Forum forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan dilakukan sebagai upaya dalam menyukseskan Universal Coverage Tahun 2019 dimana paling lambat 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia telah menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sinergi pengawasan kepatuhan ini membahas kepatuhan Pemberi Kerja/Perusahaan/Badan Usaha untuk mendaftrakan Tenaga Kerjanya ke BPJS Kesehatan, menyampaikan data upah dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar serta pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan.

“Jadi aturan sudah jelas, Badan Usaha/Perusahaan itu wajib untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Kesehatan, melaporkan data upah dan tenaga kerjanya serta melakukan pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan sebagai kewajiban Pemberi Kerja dalam memberikan Jaminan Kesehatan kepada dirinya dan tenaga kerjanya. Di Peraturan Presiden juga mengatur bahwa Paling lambat 1 Januari 2015 BUMN/BUMD/BUMS Badan Usaha Besar Kecil dan Menengah serta 1 Januari 2016 Badan Usaha Mikro sudah wajib terdaftar ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan,” pungkas Wahidah. (Herson Pasuang)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*